Pemilu Tertib ala Austria

Laporan dari Austria

Wina - Musim kampanye di Austria boleh jadi tidak semeriah di Indonesia. Jangan bayangkan anda bisa melihat arak-arakan konvoi kendaraan bermotor,  perang spanduk di tiang listrik dan pohon pohon, atau rapat umum dengan hiburan musik dangdut. Musim pemilu di Austria jauh dari hingar bingar itu.

Poster atau atribut kampanye hanya boleh ditempel di tempat tertentu, itupun bentuk dan ukurannya dibuat seragam sesuai aturan. Di beberapa lokasi keramaian juga terdapat stand-stand partai yang membagikan balon, souvenir sederhana seperti gantungan kunci atau alat tulis. Uniknya, barang yang dibagikan dari berbagai  stand partai politik itu kurang lebih sama.  Yang membedakan hanya warna identitas partai dan tentunya brosur program yang ditawarkan. Kira-kira demikianlah atmosfer yang tercipta saat Austria menghelat pemilu-nya September tahun lalu.

Program dan platform partai-partai di Austria memang dapat dibedakan dengan mudah. Misal Sosial Demokrat Austria (SPO, Sozialdemokratische Partei Österreichs) dikenal sebagai partai kiri dengan program populis untuk warga golongan menengah kebawah. Sementara partai konservatif kanan OVP (Österreichische Volkspartei) lebih populer bagi kalangan kaum pengusaha dan karyawan dengan kebijakan kebijakan ekonominya yang liberal. Nah untuk warga yang sangat peduli dengan isu lingkungan bisa menyalurkan aspirasinya melalui Partai Hijau (Die Grünen).

Dalam kampanyenya, partai juga diperbolehkan untuk saling mempertentangkan
kebijakan antar partai terhadap suatu isu tertentu. Selama masih dalam koridor etika dan bertujuan untuk pendidikan politik, bentuk attacking campaign seperti ini dianggap sah-sah saja.  Janji-janji kampanye yang diumbarpun jauh dari kesan normatif. Seperti partai SPO yang menjanjikan pendidikan gratis, atau partai nasionalis ultra kanan FPO (Freiheitliche Partei Österreichs) yang berani terang-terangan menolak integrasi Uni Eropa dan membatasi penyebaran agama Islam di Austria.

Detikcom mendapat undangan dari parlemen Austria untuk meliput jalannya pesta demokrasi di negara kecil eropa ini. Saat mengunjungi persiapan salah satu TPS untuk distrik 1 di bilangan Ringstrasse, detikcom dipandu oleh petugas KPPS yang menjelaskan proses proses pencoblosan. "Kami telah mengirim surat jauh hari sebelumnya, dan warga diminta datang sesuai waktu yang tertera di undangan," ungkap Hendrik Schmidt petugas yang mendampingi kami.

"Bagi yang berhalangan bisa mengirimkan suaranya melalui pos," tambahnya.

Tidak mungkin ada manipulasi daftar pemilih tetap atau pemilih ganda, karena daftar pemilih terintegrasi dengan data kependudukan dari kementerian dalam negeri (Bundesministerium für Inneres)

Kertas suaranya pun mirip dengan di Indonesia, dibuat seukuran koran yang memuat tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif. "Kertas suara untuk tuna netra dibuat khusus, dan kami juga menyediakan bilik suara untuk penyandang cacat," jelas Hendrik.

Karena kondisi geografis Austria yang berupa dataran saja dan hanya berpenduduk 8 juta jiwa, hasil pemilu bisa langsung diketahui hari itu juga. Tepat pukul 6 sore, seluruh ketua partai berkumpul di gedung parlemen untuk memberikan pernyataan pers bersama dan saling memberi ucapan selamat kepada peraih suara terbanyak.

Tak ada pertentangan, ataupun sengketa pasca Pemilu. Meski demikian, tetap terasa dinamika saat hasil Pemilu diumumkan. Ada yang kecewa dan gembira.

Namun publik tahu, tak perlu saling serang atas hasil Pemilu, karena semua dijalankan dengan asas kompetisi politik yang sehat. Untuk pemilu terakhir ini, kembali Partai Sosial Demokrat, SPO, memenangkan 57 kursi dari 183 kursi yang diperebutkan, atau sekitar 29,3 persen suara dan diikuti partai OVP dengan 26 persen suara. Dengan hasil ini, pimpinan Partai SPO, Werner Faymann, berhak menduduki posisi kanselir, sebagai kepala pemerintahan setingkat perdana menteri di Austria.

Dan sesuai janjinya selama kampanye, hanya berselang 2 bulan setelah Faymann disumpah, pemerintah Austria pada Februari lalu baru saja mengeluarkan kebijakan baru untuk mengratiskan pendidikan dasar dari mulai tingkat taman kanak-kanak. Agaknya, politisi Austria tak sekedar tebar janji kampanye. Tak perlu juga embel embel kontrak politik agar publik mempercayainya.

Mungkinkah politisi Tanah Air mencuplik karakter politisi Austria untuk pendidikan politik Indonesia yang lebih baik? Kita lihat saja pesta demokrasi Indonesia yang segera digelar nanti.

(gah/gah)